Tugas Belajar
:::: Selamat Datang di Website Resmi Badan Kepegawaian Pendidikan & Pelatihan Kabupaten Manggarai >>>> ::: Hati-hati Terhadap Penipuan CPNS Yang Mengatasnamakan Pejabat BKPP Kabupaten Manggarai >>>> :::: GAJI CPNS : Pasal 12 PP No. 98 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dua kali dengan PP No. 78 Tahun 2013 tentang Pengadaan PNS menyatakan bahwa "Hak dan gaji bagi CPNS mulai berlaku pada tanggal yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugasnya yang dinyatakan dengan surat pernyataan (Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas/SPMT) oleh kepala kantor/satuan organisasi yang bersangkutan" >>>> ::::

KETENTUAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

1.                  PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;

2.                  Untuk bidang Ilmu yang langka serta diperlukan oleh organisasi dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS sesuai kriteria kebutuhan yang ditetapkan oleh masing-masing instansi;

3.                  Mendapatkan surat tugas dari pejabat yang berwenang;

4.                  Bidang ilmu yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi dan sesuai dengan analisis beban kerja dan perencanaan SDM instansi masing-masing;

5.                  Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan selama 1 (satu) tahun terkair paling     kurang bernilai baik;

6.                  Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;

7.                  Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;Usia maksimal;

8.                  Program Diploma I, Diploma II, Diploma III, dan Program Strata I (S-1) atau setara berusia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;

9.                  Program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan  persetujuan/akreditasi  minimal B dari lembaga yang berwenang;

10.             Bagi PNS yang menduduki jabatan struktural dibebaskan dari jabatannya;

11.             Bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya;

12.             PNS yang bersangkutan aktif menjalankan tugas pada Pemerintah Daerah;

13.             Lulus seleksi program tugas belajar;

14.             PNS setelah menyelesaikan pendidikan ,tidak berhak menuntut penyesuaian ijasah kedalam pangkat yang lebih tinggi ,kecuali terdapat formasi;

15.             Dalam memberikan tugas belajar ,daerah harus memberikan kesempatan yang sama bagi semua PNS sesuai bidang tugasnya;

16.             PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar wajib bekerja kembali untuk daerah pada SKPD tempat PNS bekerja semula( kewajiban Pokok).

 

PERSYARATAN ADMINISTRASI PENGAJUAN PERMOHONAN TUGAS BELAJAR

1.             Surat usulan Tugas Belajar dari Pimpinan unit kerja/SKPD

2.             Fotocopi SK CPNSD( SK 80%)

3.             Fotocopi SK PNSD ( SK 100%)

4.             Fotocopi SK pangkat akir

5.             Daftar Riwayat Hidup

6.             Analisis prioritas kebutuhan oleh pimpinan SKPD

7.             Surat bukti lulus test/ diterima pada Perguruan Tinggi

8.             Surat keterangan bahwa perguruan tinggi mendapat akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang

9.             Fotocopi ijasah Input (ijasah yang dipakai untuk mendaftarkan diri pada perguruan tinggi

10.        Keterangan sumber biaya

11.        Surat pernyataan bermaterai bahwa PNS ybs tidak akan menuntut biaya dari Pemerintah daerah apabila keadaan tidak memungkinkan

12.        Keterangan lain

 

SYARAT PEMBERIAN BANTUAN IKATAN BELAJAR

1.    Siswa/ i lulusan SMU / sederajat yang berprestasi dibuktikan dengan rata –rata hasil ujian akir 8,0 (delapan koma nol) dan mahasiswa/ i dengan IPK paling rendah 3,0 (tiga koma nol);

2.    Siswa/ i dan mahasiswa/ i, diterima atau sedang menjalani perkuliahan pada perguruan tinggi negeri /swasta yang terakdreditasi B;

3.    Program pendidikan yang diikuti berdasarkan analisis kebutuhan yang dilakukan Pemerintah daerah;

4.    Dikhususkan bagi siswa/ i dan mahasiswa /i sebagaimana dimaksud pada hruf a, yang bersal dari keluarga tergolong ekonomi kurang mampu, dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala Desa / Lurah yang diketahui oleh camat setempat;

5.    Bersedia mengabdi kepada pemerintah daerah setelah selesai Pendidikan sesuai dengan perjanjian.