KETENTUAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR

1.             PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat menjadi PNS;

2.             Mendapatkan izin secara tertulis dari pejabat yang berwenang;

3.       Tidak meninggalkan tugas jabatannya, dikecualikan sifat pendidikan yang sedang diikuti, PNS dapat meninggalkan jabatan sebagian waktu kerja atas izin pimpinan instansi;

4.             Unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;

5.             Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;

6.             Tidak pernah melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau berat;

7.             Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;

8.             Bidang pendidikan yang diikuti harus mendukung pelaksanaan tugas jabatan;

9.             Biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan;

10.   Perkuliahan dilakukan pada perguruan tinggi negeri ataupun perguruan tinggi swasta yang terakreditasi  minimal B dari lembaga yang berwenang;

11.        Pendidikan diikuti diluar jam kerja dan tidak mengganggu pekerjaan / tugas sehari-hari;

12.        PNS tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijasah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

 

PERSAYARATAN ADMINISTRASI PENGAJUAN IZIN BELAJAR

1.           Surat usulan izin belajar dari Pimpinan unit kerja/SKPD

2.           Daftar Riwayat Hidup

3.           Surat Permohonan izin Belajar dari PNS yang bersangkutan

4.           Surat Ijin/Rekomendasi dari pimpinan tempat bekerja untuk mengikuti perkuliahan izin belajar

5.           Fotocopi SK CPNSD( SK 80%)

6.           Fotocopi SK PNSD ( SK 100%)

7.           Fotocopi SK pangkat akir

8.           Analisis prioritas kebutuhan oleh pimpinan SKPD

9.     Surat keterangan bahwa perguruan tinggi mendapat akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang

10.      Fotocopi ijasah Input (iajsah yang dipakai untuk mendaftarkan diri pada perguruan tinggi

11.      Keterangan / pernyataan suber biaya pendidikan yang bersumber dari PNS ybs

12.      Surat pernyataan bermaterai bahwa PNS ybs tidak akan menuntut biaya dari Pemerintah daerah apabila keadaan tidak memungkinkan

13.      Keterangan lain.